Eramuslim.com
| Media Islam Rujukan, Pembangunan rumah ibadah, harus mendapatkan dukungan
masyarakat sekitar. Ketentuan ini tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB)
dua Menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.
“Jika dukungan masyarakat setempat belum terpenuhi, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah,” jelas Koordinator Solidaritas Generasi Muslim Kota Batam, Yulman di Batam Centre, Senin (9/7/2012).
Yulman menjelaskan, secara umum SKB dua Menteri menyebutkan, setidaknya terdapat empat poin penting dalam pembangunan rumah ibadah. Diantaranya melampirkan daftar nama dan kartu tanda penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang. Daftar ini harus disahkan pejabat setempat, sesuai dengan tingkat batas wilayah.
Pejabat setempat dimaksud adalah Lurah/Kepala Desa, jika rumah ibadah dan pengguna rumah ibadah memiliki batas wilayah lebih dari satu RW. Ataupun Camat, jika rumah ibadah dan pengguna rumah ibadah memiliki batas wilayah lebih dari satu Kelurahan/Desa.
Kemudian, pembangunan rumah ibadah juga harus mendapat dukungan masyarakat setempat. Paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala desa.
Selanjutnya, mendapatkan rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama di tingkat Kabupaten/Kota. Dan terakhir, mendapatkan rekomendasi tertulis Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di tingkat Kabupaten/Kota.
“Tidak terpenuhinya seluruh persyaratan inilah yang terkadang menimbulkan persoalan antar umat beragama terkait pendirian rumah ibadah,” jelasnya.
Menurut Yulman, sebuah rumah ibadah dibangun tentu didasarkan kebutuhan jamaah. Sebagaimana ketentuan dalam mengumpulkan “barang bukti” berupa daftar nama dan KTP dari setidaknya 90 orang jamaah. Sehingga benar-benar membuktikan bahwa rumah ibadah tersebut memang perlu dibangun.
Begitupun dengan persratan dukungan paling sedikit 60 orang masyarakat setempat. Tentunya persyaratan ini sudah melalui kesepakatan bersama saat akan ditetapkan SKB tersebut.
“Berbicara mengenai hak asasi, setiap orang memiliki hak asasi yang dibatasi peraturan dan undang-undang. Jangan dengan alasan hak asasi, ketentuan ini bisa seenaknya ditabrak. Karena hak asasi seseorang juga dibatasi oleh hak asasi orang lain,” imbuhnya.(fq/isukepri)
“Jika dukungan masyarakat setempat belum terpenuhi, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah,” jelas Koordinator Solidaritas Generasi Muslim Kota Batam, Yulman di Batam Centre, Senin (9/7/2012).
Yulman menjelaskan, secara umum SKB dua Menteri menyebutkan, setidaknya terdapat empat poin penting dalam pembangunan rumah ibadah. Diantaranya melampirkan daftar nama dan kartu tanda penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang. Daftar ini harus disahkan pejabat setempat, sesuai dengan tingkat batas wilayah.
Pejabat setempat dimaksud adalah Lurah/Kepala Desa, jika rumah ibadah dan pengguna rumah ibadah memiliki batas wilayah lebih dari satu RW. Ataupun Camat, jika rumah ibadah dan pengguna rumah ibadah memiliki batas wilayah lebih dari satu Kelurahan/Desa.
Kemudian, pembangunan rumah ibadah juga harus mendapat dukungan masyarakat setempat. Paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala desa.
Selanjutnya, mendapatkan rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama di tingkat Kabupaten/Kota. Dan terakhir, mendapatkan rekomendasi tertulis Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di tingkat Kabupaten/Kota.
“Tidak terpenuhinya seluruh persyaratan inilah yang terkadang menimbulkan persoalan antar umat beragama terkait pendirian rumah ibadah,” jelasnya.
Menurut Yulman, sebuah rumah ibadah dibangun tentu didasarkan kebutuhan jamaah. Sebagaimana ketentuan dalam mengumpulkan “barang bukti” berupa daftar nama dan KTP dari setidaknya 90 orang jamaah. Sehingga benar-benar membuktikan bahwa rumah ibadah tersebut memang perlu dibangun.
Begitupun dengan persratan dukungan paling sedikit 60 orang masyarakat setempat. Tentunya persyaratan ini sudah melalui kesepakatan bersama saat akan ditetapkan SKB tersebut.
“Berbicara mengenai hak asasi, setiap orang memiliki hak asasi yang dibatasi peraturan dan undang-undang. Jangan dengan alasan hak asasi, ketentuan ini bisa seenaknya ditabrak. Karena hak asasi seseorang juga dibatasi oleh hak asasi orang lain,” imbuhnya.(fq/isukepri)
Komentarku
( Mahrus ali ):
Sungguh aneh
bangsa Indonesia ini, bukan budaya yang elok bagi mereka. Mendirikan tempat
kemungkaran boleh – boleh saja, tanpa sarat- sarat tertentu, tanpa tanda
tangan dari 60 warga atau perangkat desa
yang lain. Tapi bila mendirikan tempat ibadah malah di persoalkan. Tempat
ibadah untuk penjernihan rohani, perbaikan ahlak dan bimbingan. Lain dengan
tempat lokalisasi yang jelas mbejat ahlak dan moral. Sungguhpun demikian, tidak
pakai sarat tanda tangan 60 warga dan lain.
Ingatlah
firmanNya:
الَّذِينَ
أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا
اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ
صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ
كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ(40)الَّذِينَ
إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ
الْأُمُورِ
(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman
mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami
hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian
manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara
Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang
di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang
yang menolong (agama) -Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha
Perkasa.(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka
bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat
yang ma`ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah
kembali segala urusan.[1]
Airport Batam
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan memberi komentar dengan baik